Pantas, Ekslusivitas Tionghoa Itu Gara-gara Kolonial

Gara-gara bangsa kolonial yang menjajah Indonesia, suku Tionghoa hingga saat ini masih merasa eksklusif dibandingkan suku lainnya di Indonesia. Hal ini dikemukakan sejarawan JJ Rizal. 
"Eksklusivitas orang Tionghoa itu dibuat oleh pemerintah kolonial, kalau saat ini masih ada orang Tionghoa yang tetap bersikap eksklusif maka artinya mereka terjebak dalam jebakan sejarah," kata JJ Rizal, di Jakarta, Sabtu (21/1), seusai acara talkshow dengan salah satu radio swasta dengan topik "Imlek dan Peran Tionghoa Kini".
Menurut dia, pada era kolonialisme warga keturunan Tionghoa dimanfaatkan oleh para penjajah (Belanda) sebagai perantara dengan warga pribumi. 
Hal itu, membuat warga Tionghoa menjadi mesin ekonomi Batavia dan muncul sebutan "hantu uang" untuk mereka.
Kemudian saat perekonomian etnis Tionghoa mulai meluas dan berkembang, terjadi pembantaian besar-besaran terhadap etnis Tionghoa pada tahun 1740.
"Mitos ini kemudian dilembagakan di zaman Orde Baru," katanya. 
Hal ini menurut Rizal, membuat warga keturunan Tionghoa takut atau tidak tertarik untuk bergerak di bidang lain, misal politik atau menjadi pegawai pemerintah.
Ia menilai orientasi selama ini yang menjadikan warga keturunan Tionghoa menjadi pedagang sangat berbahaya karena akan menimbulkan prasangka. 
ia mendorong untuk semua pihak bersikap makin terbuka satu sama lain dan bergaul tanpa batas-batas ke-etnis-an.
Ketua Yayasan Solidaritas Nusa Bangsa Esther Yusuf menilai warga Tionghoa cenderung tidak berpolitik karena trauma masa lalu yang belum hilang.
"Memang pelajaran di masa lalu masih jadi peringatan keras. Banyak orang yang melarang anak-anaknya untuk berpolitik," katanya. 
Ia juga mengutip kesaksian sejumlah warga keturunan Tionghoa pada peristiwa 98 yang gagal menjangkau aparat keamanan untuk melindungi mereka.
Namun ia menilai seluruh etnis tidak hanya Tionghoa hendaknya mulai peduli dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang ada di Indonesia karena hal itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.
Hermawi F Taslim yang mewakili Komunitas Glodok dalam acara bincang-bincang itu menilai bahwa berdagang menjadi pilihan kebanyakan warga Tionghoa karena tidak memiliki banyak aturan.
"Karena itu tidak ada pilihan lain. Berdagang kan tidak ada aturannya," katanya.
Mantan Duta Besar RI untuk China Mayjen (Purn) Sudrajat yang juga hadir dalam kesempatan itu menyampaikan pandangan yang senada dengan JJ Rizal.
Ia meyakini jika peristiwa 98 tidak akan terulang namun juga meminta agar etnis minoritas, tidak hanya etnis Tionghoa, untuk tidak bersikap eksklusif.
"Sikap eksklusif hanya akan merangsang orang marah," katanya. Ia menilai jika tidak ingin diperlakukan diskriminatif maka hendaknya juga jangan bersikap diskriminatif.


PEMBANTAIAN WARGA TIONGHOA TAHUN 1740
Tahun 1740 merupakan tahun paling kelam bagi warga Tionghoa di Batavia (Jakarta) waktu itu. Tidak kurang dari 10 ribu warga Tionghoa—pria, perempuan, lansia hingga bayi yang baru lahir— dibunuh VOC secara kejam tanpa belas kasihan.


Semua orang Tionghoa, baik bersalah maupun tidak, dibantai dalam peristiwa tersebut. Tragedi kemanusiaan itu akhirnya memaksa seorang akademisi dari Belanda, Johannes Theodorus Vermelulen, meneliti lebih lanjut akar persoalan meletusnya peristiwa 1740 itu.


Penelitian Vermelulen dianggap berhasil menggambarkan tragedi berdarah yang menimpa warga Tinghoa bukan sekadar pada objektivitas peristiwanya, tetapi juga pada penyebab, jalan peristiwa, orang-orang, dan lembaga-lembaga yang terlibat, kondisi psikologis zaman, dampak dan sebagainya.


Deskripsi dan data akurat yang diungkap Vermelulen menunjukkan bahwa peristiwa itu memang layak dicatat sebagai lembaran hitam dalam pengalaman sejarah kehidupan orang Tionghoa di Indonesia. Tragedi 1740 bermula ketika pemerintah VOC dan imigran Tionghoa di Jakarta saling menyalakan bara api.


Tepatnya ketika dengan tiba-tiba harga gula di pasaran internasional menurun drastis akibat membeludaknya gula Malabar (India). Hal itu membuat pabrik-pabrik gula yang ada di Batavia mengalami kebangkrutan besar-besaran sehingga banyak warga Tionghoa yang sedang mencari peruntungan di Batavia kesusahan.


Dari jumlah 80 ribu orang, sebagian besar menjadi pengangguran dan gelandangan. Dampaknya, jumlah kriminalitas di Batavia makin meningkat tajam.


Kemudian, VOC membuat peraturan baru, yaitu membatasi kedatangan warga Tionghoa ke Batavia. Mereka yang tinggal di Batavia harus memiliki izin tinggal, berusaha, atau berdagang.


Tapi, bagi para pejabat VOC, hal itu justru dijadikan kesempatan untuk melakukan pungli besar-besaran. Akibatnya, muncul perlawanan dari warga Tionghoa di Batavia dan sekitarnya.


Mereka lantas membentuk kelompok-kelompok terdiri dari 50 sampai 100 orang dan mempersenjati diri untuk melawan Belanda. Perlawanan itu menjadi alasan bagi tentara dan pegawai-pegawai VOC untuk melakukan tindakan semenamena terhadap etnis Tionghoa. Pada 10 Oktober 1740, Gubernur Jenderal Adrian Volckanier mengeluarkan surat perintah untuk membunuh dan membantai orang-orang Tionghoa.


ini membuktikan bahwa ternyata Jakarta sebagai kota yang berumur lebih dari 400 tahun pernah menjadi saksi bisu terjadinya pembantaian berdarah terhadap warga Tionghoa yang dilakukan VOC.






sumber : http://kidungasror.blogspot.com
              : http//yahoo.com